Shopping cart

Subtotal: $4398.00

View cart Checkout

shape
shape

Kunjungan Tim BPSK Kota Samarinda ke BPSK DKIJakarta

  • Home
  • Kunjungan Tim BPSK Kota Samarinda ke BPSK DKIJakarta

Kunjungan Tim BPSK Kota Samarinda ke BPSK DKIJakarta

Kunjungan Tim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Samarinda, beserta Sekretariat BPSK yang dihadiri oleh Kepala Bidang PKPB dan Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, yang dihadiri oleh Ibu Ety Syartika (Kepala Bidang), dan Ibu Rosita (Ketua Sekretariat BPSK). BPSK yang ada di DKI Jakarta hanya ada 1, dimana Sekretariatnya dipimpin oleh Ibu Rosita, terdapat 9 orang pengurus yang berasal dari Unsur Pemerintahan, Unsur Konsumen dan Unsur Pelaku Usaha. BPSK DKI Jakarta berjalan sesuai prosedur serta anggaran dana hibah, setiap bulan rata-rata kasus yang ditangani BPSK sebanyak 128 kasus, yang bersifat mediasi, sehingga BPSK DKI Jakarta sudah memiliki kantor/sekretariat sendiri. Karena kekhususan DKI Jakarta, maka masih memiliki kewenangan untuk kemetrologian.

Kunjungan Tim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Samarinda, beserta Sekretariat BPSK yang dihadiri oleh Kepala Bidang PKPB dan Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, yang dihadiri oleh Ibu Ety Syartika (Kepala Bidang), dan Ibu Rosita (Ketua Sekretariat BPSK).

BPSK yang ada di DKI Jakarta hanya ada 1, dimana Sekretariatnya dipimpin oleh Ibu Rosita, terdapat 9 orang pengurus yang berasal dari Unsur Pemerintahan, Unsur Konsumen dan Unsur Pelaku Usaha. BPSK DKI Jakarta berjalan sesuai prosedur serta anggaran dana hibah, setiap bulan rata-rata kasus yang ditangani BPSK sebanyak 128 kasus, yang bersifat mediasi, sehingga BPSK DKI Jakarta sudah memiliki kantor/sekretariat sendiri. Karena kekhususan DKI Jakarta, maka masih memiliki kewenangan untuk kemetrologian.