Rakernas Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok 2025, Kaltim Tegaskan Komitmen Penguatan Data Harga Pangan

Rakernas Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok 2025, Kaltim Tegaskan Komitmen Penguatan Data Harga Pangan

Bandung - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok Tahun 2025 di Kota Bandung pada 20–21 November 2025. Dengan mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Data Kredibel untuk Indonesia Maju”, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi nasional dalam penyediaan data harga dan pasokan barang kebutuhan pokok. Rakernas dibuka dengan sambutan Wali Kota Bandung, M. Farhan, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh kontributor Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Ia menegaskan bahwa penyampaian data yang akurat dan tepat waktu sangat membantu Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam merumuskan kebijakan yang tepat, sehingga stabilitas harga dapat dijaga dan lonjakan inflasi dapat diantisipasi dengan lebih baik.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Perdagangan Dr. Budi Santoso, M.Si., Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim, serta Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal S. Sofwan. Turut hadir pula kepala daerah, pimpinan perangkat daerah bidang perdagangan dari seluruh Indonesia, serta para kontributor SP2KP dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Salah satu peserta yang turut hadir adalah Kepala Dinas PPKUKM Provinsi Kalimantan Timur, Heni Purwaningsih, yang menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung penguatan sistem pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok sebagai bagian penting dari upaya pengendalian inflasi.

Dalam pemaparannya, Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa SP2KP kini telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan tingkat kinerja pelaporan mencapai 93 persen. Data yang dihimpun melalui SP2KP telah digunakan dalam lebih dari 145 kali rapat koordinasi pengendalian inflasi pada periode 2023–2025, memperlihatkan peran strategisnya sebagai early warning system dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Capaian ini menjadi bukti nyata adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan data kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rakernas juga menghadirkan panel diskusi yang melibatkan narasumber dari berbagai lembaga kunci, seperti Dr. TB Chairul Dwi Sapta dari Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Nurimansyah selaku Kepala PDSI Kemendag, Dr. Widhiarso Ponco Adi dari BPS, serta Yusra Egayani dari Badan Pangan Nasional. Diskusi ini menyoroti pentingnya harmonisasi data lintas sektor, peningkatan kapasitas pengelola data di daerah, serta penguatan sistem informasi yang lebih terintegrasi. Seluruh rangkaian kegiatan ini menggambarkan komitmen kuat Kementerian Perdagangan untuk terus memperkuat kolaborasi nasional dalam pemantauan barang kebutuhan pokok sehingga kebijakan pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan lebih presisi, responsif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

http://dppkukm.kaltimprov.go.id

#IndagkopKaltim #DPPKUKMKaltim #PemprovKaltim #KaltimMaju #KaltimSukses #MenujuGenerasiEmas #BerAKHLAK #BanggaMelayaniBangsa