Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membentuk toko penyeimbang untuk mengantisipasi kenaikan inflasi pada tahun 2024, yang akan menjual komoditas-komoditas yang harganya tinggi di pasar.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DisperindagkopUKM) Kaltim Heny Purwaningsih di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu, mengatakan bahwa toko penyeimbang ini akan menjual barang kebutuhan pokok dengan jumlah yang cukup, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
"Toko penyeimbang ini akan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok," kata Heni.
Menurut Heni, angka inflasi di Kaltim pada tahun 2023 sebesar 3,46 persen. Angka ini relatif terkendali dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 sebesar 5,35 persen.
"Namun, kita tetap harus waspada terhadap potensi kenaikan inflasi pada tahun 2024," ujar Heni.
Heni mengatakan, toko penyeimbang ini akan dibangun di beberapa kabupaten/kota di Kaltim. Lokasinya akan ditentukan setelah dilakukan survei.
"Kami menargetkan toko penyeimbang ini dapat beroperasi pada bulan Maret 2024," kata Heni.
Selain membentuk toko penyeimbang, Pemprov Kaltim juga akan melakukan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Operasi pasar ini akan dilakukan secara rutin di beberapa kabupaten dan kota di Kaltim.
Heni mengatakan, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah penguatan kerja sama antar daerah.
"Kami akan terus memperkuat kerja sama dengan daerah-daerah pemasok bahan pokok," katanya lagi.
Heni menerangkan, beberapa bahan pokok yang berpotensi memicu inflasi menjelang bulan puasa dan Idul Fitri adalah cabai rawit, beras, daging ayam ras, dan bawang merah.
"Untuk itu, kami akan memastikan pasokan bahan pokok tersebut tersedia dan harganya terkendali," ucap Heni.
Toko penyeimbang ini nantinya akan menjadi salah satu cara untuk memastikan pasokan bahan pokok lancar dan harganya terkendali. Toko penyeimbang ini akan menjual bahan pokok dengan harga terjangkau.
"Kami berharap upaya-upaya yang dilakukan Pemprov Kaltim dapat mengantisipasi kenaikan inflasi menjelang bulan puasa dan Idul Fitri 2024," tuturnya.