Koordinasi dan Sinkronisasi Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Se - Kalimantan Timur

Koordinasi dan Sinkronisasi Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Se - Kalimantan Timur

Balikpapan - Dalam mengimplementasikan peraturan perizinan berusaha sektor Perindustrian agar dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan serta sebagai forum informasi antar pihak dalam hal ini perusahaan dan pemerintah agar kedepannya diperoleh kemudahan perizinan dan memperkuat investasi sektor industri di provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Rabu (29/06/22) di Hotel Jatra Balikpapan. Dibuka oleh Muhammad Sa'duddin sebagai Kepala Dinas Perindagkop UKM Prov. Kaltim, beliau menyebutkan management resiko kedepannya akan menjadi tuntutan, agar memenuhi sasaran efektif dan efisien. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan. Hadir sebagai narasumber dalam acara ini adalah Setiani Novitasari Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian RI, Hidayanti Dharma Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian RI dan Umi Salamah Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Kementerian Investasi / BKPM Peserta yang hadir adalah perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten/kota se Kalimantan Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota se Kalimantan Timur, Kamar Dagang Industri Provinsi Kalimantan Timur, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia serta perusahaan - perusahaan Industri menengah dan besar yang berada diwilayah Kalimantan Timur. (Nad/Ek/HumasDP2KUKM) http://indagkop.kaltimprov.go.id #indagkopkaltim #pemprovkaltim

Balikpapan - Dalam mengimplementasikan peraturan perizinan berusaha sektor Perindustrian agar dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan serta sebagai forum informasi antar pihak dalam hal ini perusahaan dan pemerintah agar kedepannya diperoleh kemudahan perizinan dan memperkuat investasi sektor industri di provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Rabu (29/06/22) di Hotel Jatra Balikpapan.

Dibuka oleh Muhammad Sa'duddin sebagai Kepala Dinas Perindagkop UKM Prov. Kaltim, beliau menyebutkan management resiko kedepannya akan menjadi tuntutan, agar memenuhi sasaran efektif dan efisien. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha.

Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan (re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.

Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Hadir sebagai narasumber dalam acara ini adalah Setiani Novitasari Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian RI, Hidayanti Dharma Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian RI dan Umi Salamah Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Kementerian Investasi / BKPM

Peserta yang hadir adalah perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten/kota se Kalimantan Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota se Kalimantan Timur, Kamar Dagang Industri Provinsi Kalimantan Timur, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia serta perusahaan - perusahaan Industri menengah dan besar yang berada diwilayah Kalimantan Timur.

(Nad/Ek/HumasDP2KUKM)

http://indagkop.kaltimprov.go.id

#indagkopkaltim #pemprovkaltim